Cara cek legalitas perusahaan: panduan lengkap

Terakhir diperbarui: 15 November 2026

Legalitas sebuah perusahaan tidak dibuktikan oleh satu dokumen. Ada beberapa lapisan catatan resmi, masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda: apakah badan usahanya ada, apakah terdaftar sebagai pelaku usaha, apakah punya izin untuk kegiatannya, dan apakah ada catatan hukum yang relevan. Panduan ini adalah ringkasan untuk cek legalitas perusahaan secara berlapis, dengan tautan ke panduan rinci untuk tiap lapisan. Aturan, portal, dan tarif dapat berubah, jadi periksa portal resmi sebelum Anda mengandalkan langkah tertentu.

Peta singkat: lapisan mana menjawab apa

Daftar di atas hanya peta. Cara membacanya: setiap lapisan memberi fakta, dan nilai terbesarnya muncul saat fakta-fakta itu dicocokkan satu sama lain.

1. AHU: keberadaan badan usaha

Untuk PT, mulailah dari AHU Online milik Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. Anda bisa memeriksa nama, bentuk badan usaha, dan data yang tercatat. Penjelasan langkahnya ada di cara cek PT terdaftar di AHU. Untuk CV, ikuti cara cek perusahaan CV, karena CV bukan badan hukum dan catatannya berbeda.

Portal resmi: ahu.go.id.

2. NIB di OSS: pelaku usaha dan kegiatannya

Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui sistem OSS dan memuat kegiatan usaha dengan kode KBLI. Cocokkan kegiatan yang ditawarkan kepada Anda dengan kegiatan yang tercatat. Panduannya ada di cara cek NIB perusahaan.

Portal resmi: oss.go.id.

3. NPWP: status sebagai wajib pajak

Minta dokumen NPWP badan usaha dan cocokkan namanya dengan akta dan NIB. Karena data perpajakan dilindungi kerahasiaan, pengecekan status oleh pihak ketiga terbatas; jalur yang realistis adalah dokumen dan konfirmasi yang diajukan perusahaan sendiri. Lihat cara cek NPWP perusahaan.

Portal resmi: pajak.go.id.

4. Izin usaha sektoral

Sebagian kegiatan memerlukan izin tambahan di luar NIB, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan, pangan, konstruksi, energi, keuangan, atau impor barang tertentu. Pertanyaan praktisnya sederhana: apakah barang atau jasa yang Anda beli memerlukan izin khusus, dan apakah perusahaan dapat menunjukkan izin tersebut, lengkap dengan nomor, penerbit, dan masa berlakunya? Penerbit izin berbeda-beda sesuai sektor, dan sebagian izin kini tercatat melalui OSS. Cocokkan nomor izin dengan penerbitnya bila portalnya menyediakan pengecekan, dan periksa apakah masa berlakunya masih berjalan.

5. Catatan perkara di SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan negeri memuat perkara yang bisa dicari berdasarkan nama pihak. Cari nama perusahaan dan pengurusnya pada pengadilan negeri di lokasi kantornya. Perhatikan tiga hal: SIPP berjalan per pengadilan, nama yang umum dapat menghasilkan perkara pihak lain, dan adanya perkara bukan berarti pihak tersebut bersalah. Lihat jenis perkara, tahun, dan statusnya. Untuk sengketa kepailitan atau PKPU, periksa juga pengadilan niaga yang relevan. Keputusan pengadilan juga bisa dicari melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Portal resmi: sipp.mahkamahagung.go.id.

6. Daftar hitam pengadaan LKPP

Bila perusahaan menjadi penyedia untuk instansi pemerintah, periksa Daftar Hitam pada portal pengadaan nasional yang dikelola LKPP (INAPROC). Daftar ini hanya mencakup sanksi di bidang pengadaan pemerintah. Tidak tercantum di daftar bukan jaminan apa pun mengenai pengadaan swasta atau bidang lain.

Portal resmi: inaproc.id. Informasi tentang lembaganya ada di lkpp.go.id.

7. Laporan tahunan perusahaan terbuka

Untuk perusahaan terbuka (Tbk), Bursa Efek Indonesia (IDX) memuat laporan tahunan, laporan keuangan, dan keterbukaan informasi yang diwajibkan. Ini sumber yang jauh lebih kaya daripada perusahaan tertutup, termasuk data pemegang saham besar dan pengurus. Baca laporan terbaru dan perhatikan catatan auditor serta keterbukaan informasi yang penting. Untuk perusahaan tertutup, laporan keuangan biasanya tidak tersedia untuk publik, sehingga Anda dapat memintanya langsung dari perusahaan.

8. Verifikasi kontak dan rekening

Seluruh lapisan di atas tidak berguna bila Anda berkomunikasi dengan orang yang salah. Verifikasi nomor telepon dan alamat melalui sumber independen, dan pastikan nama pemilik rekening sama dengan nama perusahaan. Tanda bahaya yang perlu dicermati dibahas di cara cek perusahaan penipu.

Cara mencocokkan temuan

Buat satu lembar ringkas berisi nama perusahaan, bentuk badan usaha, nomor registrasi (AHU, NIB, NPWP), alamat, nama pengurus, dan nama pemilik rekening, lalu isi dari setiap sumber disertai tanggal pengecekan. Perbedaan ejaan kecil biasanya wajar. Perbedaan besar yang tidak bisa dijelaskan dengan dokumen perlu ditanyakan sebelum pembayaran.

Memahami batas pengecekan

Karena itu, hasil pengecekan paling baik dipakai untuk menentukan syarat pembayaran yang sesuai, misalnya pembayaran bertahap, uang muka terbatas, letter of credit, atau pemeriksaan barang oleh pihak independen. Untuk transaksi besar, libatkan penasihat hukum dan keuangan Anda sendiri.

Butuh pengecekan lebih lengkap? VerifyExact menyusun catatan registrasi, perkara, dan pengadaan menjadi laporan dengan sumber dan tanggal untuk setiap temuan. Layanan segera hadir; hubungi kami untuk bertanya.

VerifyExact menyediakan informasi, bukan nasihat hukum atau keuangan. Untuk transaksi yang lebih besar, libatkan penasihat hukum dan keuangan Anda sendiri.

Cara cek legalitas perusahaan: panduan lengkap — VerifyExact